Pengertian, Fungsi, serta Tujuan APBN dan APBD

A. Pengertian, Fungsi, serta Tujuan APBN dan APBD

1.1. Pengertian APBN dan APBD

1.1.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada hakikatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Secara singkat, APBN didefinisikan sebagai daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah. Anggaran mengandung sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dengan skala yang lebih besar dan jenis kegiatan yang rumit.

Landasan hukum APBN, yaitu Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yang mengatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah memakai anggaran tahun lalu. Struktur dasar APBN terdiri atas sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara. Sisi penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri (migas, pajak, dan bukan pajak), dan penerimaan luar negeri atau bantuan luar negeri yang disebut juga penerimaan pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek.

Adapun sisi pengeluaran negara, terdiri atas pengeluaran rutin (antara lain: belanja barang, belanja pegawai, dan subsidi daerah otonom), dan pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Penerimaan pembangunan dalam anggaran negara ditujukan untuk menutupi kekurangan penerimaan yang lebih kecil.

Tabel 1. Struktur Dasar APBN (format lama)

Sisi Penerimaan		Sisi Pengeluaran
A.	Penerimaan dalam negeri, terdiri atas:	C.	Pengeluaran rutin, terdiri atas:
	1. penerimaan migas dan non migas;		1. belanja pegawai;
	2. penerimaan pajak;		2. belanja barang;
	3. penerimaan bukan pajak.		3. subsidi daerah otonom;
B.	Penerimaan pembangunan, terdiri atas:		4. bunga dan cicilan utang;
			5. lain-lain.
	1. bantuan program;  2. bantuan proyek.	D.	Pengeluaran pembangunan, terdiri atas:  1. pembiayaan pembangunan rupiah;  2. pembiayaan proyek.

Di era reformasi, format APBN ini kemudian mengalami perubahan, seperti terlihat dalam Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Struktur Dasar APBN (format sekarang)

Uraian
A. Pendapatan Negara dan Hibah
A.1. Penerimaan dalam negeri
a)	Penerimaan perpajakan
	i.	Pajak dalam negeri
	1. Pajak penghasilan
		a.       Migas
		b.      Non migas
	2. Pajak pertambahan nilai
	3. Pajak bumi dan bangunan
	4. Bea perolehan atas tanah dan bangunan
	5. Cukai
	6. Pajak lainnya
	ii.	Pajak perdagangan internasional
	1. Bea masuk
	2. Pajak/Pungutan ekspor
b)	Penerimaan bukan pajak
	i.	Penerimaan SDA
	1. Minyak bumi
	2.	Gas alam
	3.	Pertambangan umum
	4.	Kehutanan
	5.	Perikanan
	ii. Bagian laba BUMN
	iii. PNBP lainnya
A.2. Hibah
B. Belanja Negara
B.1. Anggaran belanja pemerintah pusat
	a) Pengeluaran rutin
	b) Pengeluaran pembangunan
B.2. Anggaran belanja untuk daerah
	A  a) Dana perimbangan
	b) Dana otonomi khusus dan penyeimbang
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran (A–B)
E. Pembiayaan (E1+E2)
E.1 Pembiayaan dalam negeri
E.2 Pembiayaan luar negeri (Neto)

1.1.2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Seperti halnya kebijakan fiskal dalam APBN, keuangan daerah yang ditunjukkan dalam APBD juga menggambarkan tentang perkembangan kondisi keuangan dari suatu pemerintahan daerah. APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.

Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Fungsi APBN dan APBD [1]

Fungsi APBN dan APBD menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut.

a. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1.3. Tujuan Penyusunan APBN dan APBD

Tujuan penyusunan APBN atau APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945, pemerintah wajib menyusun APBN. Sebelum menjadi APBN, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Di Indonesia, pihak yang bertugas menyusun RAPBN adalah pemerintah, dalam hal ini presiden dibantu para menterinya. Biasanya, presiden menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Nota keuangan tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disidangkan. RAPBN biasanya disampaikan sebelum tahun anggaran yang akan dilaksanakan. RAPBN yang diajukan presiden kepada DPR akan disidangkan dan dibahas kelayakannya oleh DPR.

Jika disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut akan menjadi APBN. APBN ini akan dikembalikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Jika RAPBN tersebut ditolak DPR, pemerintah harus menggunakan kembali APBN tahun lalu tanpa perubahan.

B. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dan Daerah

2.1. Sumber-Sumber Penerimaan/Pendapatan Negara

Di Indonesia penerimaan negara, dapat dibedakan atas dua sumber, yaitu sebagai berikut.

1.            Penerimaan dalam negeri. Penerimaan ini terdiri atas penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dan penerimaan di luar migas.

2.            Penerimaan pembangunan. Penerimaan ini terdiri atas, bantuan program dan bantuan proyek.

Penerimaan dalam negeri memegang peranan yang penting dalam membiayai kegiatan pembangunan. Dengan meningkatkan kegiatan pembangunan tersebut, maka penerimaan dalam negeri pun terus diusahakan agar meningkat. Dalam perkembangannya, ketergantungan penerimaan dalam negeri pada sektor migas harus dikurangi. Dengan demikian, penerimaan dalam negeri dari sektor di luar migas, dalam hal ini penerimaan pajak, dan bukan pajak, perlu ditingkatkan. Dana luar negeri masih tetap dimanfaatkan terutama untuk melengkapi sumber pembiayaan dalam negeri. Walaupun demi kian, jumlah serta persyaratannya (antara lain tidak adanya ikatan politis) harus dipertimbangkan.

2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Pemerintah Daerah

Sebelum berlaku otonomi daerah, sumber keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, yaitu menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut.

1.            Penerimaan Asli Daerah (PAD)

2.            Bagi hasil pajak dan bukan pajak

3.            Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan II

4.            Pinjaman daerah

5.            Sisa lebih anggaran tahun lalu

6.            Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Sejalan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang. No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terjadi perubahan dalam sumber pendapatan daerah, yakni dengan dimasukkannya komponen dana perimbangan dalam struktur APBD.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era otonomi daerah.

Secara garis besar, sumber pendapatan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut.

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1.            pajak daerah;

2.            retribusi daerah;

3.            bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD);

4.            hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

5.            sumbangan dari pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang.

2.2.2. Dana Perimbangan

Sumber dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1) Dana bagi hasil, terdiri atas:

a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b) bagian daerah dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas-batas arahan pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan horizontal antardaerah. Contohnya, bantuan blok yang penggunaan dananya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Contohnya, pembangunan di daerah yang berbatasan dengan negara lain.

2.2.3. Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber lain pendapatan daerah yang sah, di antaranya dari:

1.            sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

2.            penerimaan pinjaman daerah;

3.            dana cadangan daerah;

4.            hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain sumber-sumber pendapatan yang telah dijelaskan, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami, yaitu berkaitan dengan perbedaan pendapatan daerah dengan pendapatan daerah yang sudah otonomi. Daerah-daerah yang tidak diberikan otonomi khusus, selain mendapatkan sumber pendapatan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, juga dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, untuk daerah yang diberi kewenangan melalui otonomi, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pembagian dana antara pusat dan daerah.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, PAD adalah satu komponen pendapatan daerah yang sangat diharapkan menjadi sumber utama keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi. Dengan kata lain, peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan masih mendominasi struktur APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah.

Tabel 3. Realisasi penerimaan Pemda Tk I seluruh Indonesia menurut jenis penerimaan (dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	1994/1995	%	1995/1996	%
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	583.815	6,01	926.244	8,19
2.	PAD	3.009.751	24,50	3.854.281	34,07
3.	Bagi hasil pajak/bukan pajak	753.349	7,76	986.737	8,72
4.	Sumbangan dan bantuan	5.310.364	54,69	5.489.016	48,52
5.	Penerimaan pembangunan	51.848	0,53	57.347	0,51
Sumber: INDEF, dikutip dari Tambunan, 2001

Sementara itu, menurut laporan Econit, peranan PAD dalam APBD terlihat dalam Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Peran PAD terhadap APBD Dati I seluruh Indonesia menurut APBN 1999/2000 (dalam miliar rupiah)

Dati I	APBD	PAD	%PAD terhadap APBD
DI. Aceh	153.739	48.681	31,66
Sumut	413.073	204.570	49,52
Sumbar	158.503	56.958	35,93
Riau	317.686	94.110	29,62
Jambi	116.755	31.600	27,06
Sumsel	271.494	101.002	37,20
Bengkulu	97.449	19.125	19,62
Lampung	181.137	74.697	41,23
DKI Jakarta	2.793.000	1.721.045	61,61
Jabar	885.180	537.717	60,74
Jateng	703.677	385.451	54,77
Yogyakarta	139.742	62.802	44,94
Jatim	875.804	550.033	62,80
Bali	202.314	120.917	54,76
Kalbar	167.280	49.087	29,34
Kalteng	182.600	23.500	12,86
Kalsel	161.275	48.895	30,31
Kaltim	291.055	82.737	28,42
Sulut	125.971	23.462	18,62
Sulteng	136.035	25.918	19,05
Sulsel	255.772	94.374	36,89
Sultra	106.733	11.641	10,90
NTB	115.184	24.381	21,16
NTT	123.525	21.851	17,68
Maluku	133.034	19.902	17,68
Irian Jaya	289.922	25.352	14,96
Sumber: Econit, dikutip dari Saragih, 2003

Pajak dan retribusi daerah adalah satu sumber penerimaan PAD yang terbesar. PAD sendiri adalah komponen penting dalam APBD apalagi di era otonomi daerah, meskipun masih ada daerah yang mengandalkan bantuan dari pusat. (Sumber: Pengantar Mikro Ekonomi, 2003)

C. Kebijakan Pemerintah di Bidang Fiskal

3.1. Kebijakan Anggaran Berimbang

3.2. Kebijakan Anggaran Tidak Berimbang

D. Jenis-Jenis Pengeluaran Negara dan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Perekonomian

4.1. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah

4.1.1. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah (pusat maupun daerah) dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, sebagai berikut.

1.            Pengeluaran rutin pemerintah, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, dan cicilan utang luar negeri.

2.            Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran untuk pembangunan, baik fisik seperti jalan, jembatan, gedung-gedung dan pembelian kendaraan dinas, maupun pembangunan nonfisik spritual, seperti penataran dan training.

4.1.2. Jenis-Jenis Pengeluaran Daerah

Seperti halnya pengeluaran negara dalam APBN, pengeluaran daerah juga merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam setiap penyusunan APBD. Secara singkat, komponen yang menyusun APBD, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Secara umum komposisi pengeluaran bagi daerah adalah sama dengan komposisi pengeluaran negara. Setiap daerah memiliki komposisi pengeluaran daerah yang berbeda-beda. Bagaimanapun, komposisi dari APBD suatu daerah harus disesuaikan dengan perkembangan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Setiap daerah tidak harus memaksakan diri untuk memperbesar pengeluaran tanpa diimbangi dengan kemampuan pendapatannya, khususnya kapasitas pendapatan asli daerah (PAD)-nya.

4.2. Pengaruh APBN dan APBD terhadap Perekonomian

Rangkuman :

1.            APBN didefinisikan sebagai daftar sistematis yang memuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berupa penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

2.            APBD adalah suatu gambaran tentang rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah berupa

3.            keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.

4.            Struktur dasar APBN terdiri atas sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, struktur APBN mengalami perubahan yang cukup mendasar yang ditunjukkan oleh adanya pos dana perimbangan.

5.            Fungsi APBN dilaksanakan sesuai dengan Trilogi Pembangunan: pertumbuhan, pemerataan dan stabilisasi. Fungsi APBN meliputi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

6.            APBD pada pemerintahan daerah seperti halnya APBN dalam pemerintahan pusat, memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

7.            Sumber penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak dan gas bumi (migas), dan peneriman di luar migas. Penerimaan pembangunan terdiri atas bantuan program dan bantuan proyek.

8.            Secara garis besar sumber pendapatan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: PAD, dana perimbangan, pinjaman, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

9.            Dana perimbangan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era otonomi daerah.

10.         Pengeluaran pemerintah terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

11.         Pengeluaran rutin pemerintah, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, seperti belanja pegawai dan belanja barang. Adapun pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, seperti jalan raya, jembatan, dan gedung-gedung (infrastruktur).

12.         Secara umum komposisi pengeluaran bagi daerah adalah sama dengan komposisi pengeluaran negara. Setiap daerah memiliki komposisi pengeluaran daerah yang berbeda-beda.

13.         APBN dan APBD memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Pengaruh ini dapat terlihat antara lain pada sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi.

14.         Pada dasarnya kebijakan anggaran terbagi atas dua macam, yaitu kebijakan anggaran berimbang dan kebijakan anggaran tidak berimbang.

15.         Kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang besarnya penerimaan (dari sektor migas dan pajak) dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya.

16.         Kebijakan anggaran berimbang dinamis biasanya disertai dengan peningkatan nilai APBN dalam setiap perubahan tahun anggaran.

17.         Anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit (deficit budget) dan anggaran surplus (surplus budget).